by

RMI Kaltim Gelar Webinar Bahas Urgensi Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur

4 / 100

Rumah Milenial Indonesia (RMI) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Webinar yang mengangkat topik Urgensi Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur Dalam Perspektif Pemuda, Akademisi dan Budaya Selasa (8 /2/2022).

Dalam diskusi yang digelar secara daring dan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan ini, RMI Kaltim mengundang tiga orang narasumber yakni Dr. Piatur Pangaribuan dari kalangan Akademisi, Dr. Abriantinus selaku Budayawan Lokal serta Bakri Hadi yang menjabat sebagai Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim.

Mengawali jalannya diskusi Bakri Hadi selaku Ketua Umum Hipmi Kaltim menjelaskan bahwasannya Pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) menjadi Undang – Undang di era Presiden Jokowi adalah sebuah langkah besar bagi masyarakat Kalimantan terkhusus masyarakat Kalimantan Timur sehingga hal ini perlu didukung penuh oleh semua komponen masyarakat.

“Menurut saya penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Baru di Era Pemerintahan Pak Jokowi adalah sebuah langkah besar yang harus sepenuhnya kita dukung dan kawal, karena hal ini juga akan berdampak baik pada pemerataan pembangunan serta mengubah paradigma jawasentris yang selama ini kita kenal”, Kata Bakri Hadi.

Bakri juga menambahkan bahwa pasca Pengesahan UU IKN di DPR masih ada hal yang perlu didorong serta dikawal oleh masyarakat Kaltim terkhusus teman – teman pemuda dan milenial yakni memastikan bahwa 9 peraturan turunan UU IKN yang sudah sangat baik ini nantinya harus semakin memperhatikan dan mengakomodir kearifan lokal atau budaya lokal Kalimantan Timur, ia Juga mendorong Pemerintah Pusat bersinergis dengan dengan pelaku usaha dalam proses pembangunan IKN baik dari sisi hulu maupun hilir.

Selanjutnya Dr. Abriantinus selaku Budayawan Lokal sekaligus Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo memaparkan bahwa dipilihnya Kaltim sebagai IKN ialah momentum bersejarah yang akan menentukan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur sekaligus ini menjadi peluang dan tantangan bagi masyarakat Kalimantan terkhusus Kalimantan Timur, Ia juga mengatakan bahwa momentum IKN ini akan membawa kita pada suatu peradaban baru Indonesia untuk menyongsong Indonesia Maju.

“Bagi kami Momentum IKN ini peristiwa bersejarah yang akan menjadi penentu kemajuan wilayah Kalimantan terkhusus Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai IKN hal ini juga akan membawa kita pada peradaban baru Indonesia menyongsong Indonesia Maju dan yang terpenting kita Masyarakat Kalimantan terkhusus Kalimantan Timur harus menunjukan bahwa Budaya atau kearifan lokal Kalimantan Timur adalah jatidiri bangsa serta perekat persatuan”, Ujar Abriantinus.

Terakhir Dr. Piatur Pangaribuan selaku Akademisi yang juga pernah menjabat Rektor Universitas Balikpapan Periode 2016 – 2020 menegaskan bahwa Sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim ini sudah memadai sehingga pemindahan IKN ke Kaltim di Era Presiden Jokowi ini sangatlah tepat dan relevan mengingat Kaltim juga salah penyumbang terbesar APBN secara nasional.

“Sudah tepat dan relevan sekali Presiden Jokowi menetapkan Kalimantan Timur sebagai IKN karena dari sisi SDA maupun SDM kita sudah memadai dan harus diingat Kaltim ini salah satu penyumbang APBN terbesar dan secara geopolitik pemindahan IKN ini juga akan berdampak positif pada penguatan pos penjagaan perbatasan dengan negara tetangga dan juga pengelolaan kekayaan alam”, tegas Piatur.

Disamping itu Piatur juga menyinggung masih ada tokoh – tokoh sekaliber tokoh nasional yang berupaya membangun narasi negatif terhadap gagasan besar IKN ini menurutnya hal ini sangat disayangkan.

“Gagasan besar IKN ini harusnya didukung oleh semua komponen Bangsa bukan malah dibuat gaduh dengan narasi – narasi yang tak jelas”, tambah Piatur.

Menutup Webinar RMI Wilayah Kaltim, Daniel A. Sihotang selaku Direktur Wilayah RMI Kalimantan Timur mengajak semua komponen masyarakat terkhusus kalangan mahasiswa, pemuda dan milenial Kalimantan Timur untuk sama – sama mengawal agenda besar terkait ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur ini, ia pun juga mendorong pelibatan secara aktif masyarakat Kalimantan Timur untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed