by

Kritisi Anggaran Sirkuit Formula E yang Membengkak, SDR Sentil KPK! Kasusnya Nggak Rumit, Jangan Mengulur Waktu

-Nasional-9,384 views
2 / 100

JAKARTA – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyoroti anggaran pembangunan sirkuit Formula E yang mengalami pembengkakan.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto menegaskan terjadinya pembengkakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E semestinya tidak boleh ada kenaikan. Kecuali ada hal baru dan mendesak kalau masih sesuai planning.

“Meskipun uang BUMD dalam anggaran yang digunakan tetap itu bagian dari APBD DKI Jakarta yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Hari Purwanto, hari ini.

Harusnya, kata dia, PT Jakpro belajar dari pengalaman PT Sarana Jaya sebagai salah satu BUMD dalam pengadaan tanah/lahan nol persen di munjul.

“Jangan-jangan diduga setiap Minggu akan ada kenaikan anggaran dalam proyek sirkuit formula E,” tuturnya lagi.

Ia pun mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terkait Formula E harus fokus duit komitmen atau commitment fee yang telah disetorkan Pemprov DKI Jakarta via Dinas Pemuda Olahraga. KPK cukup memastikan apakah telah terjadi Mark Up dalam pembayaran commitment fee.

“KPK jangan mengulur-ulur waktu terkait Formula E karena kasus tersebut tidak terlalu rumit,” tambahnya.

*Pembangunan Sirkuit Formula E Panen Kritikan*

Disisi lain, rencana pembangunan sirkuit Formula dinilai terlalu dipaksakan, termasuk soal penggunaan bambu sebagai lapisan oleh Panitia Formula E panen kritikan.

“Menurut saya itu jelas terlalu dipaksakan. Itulah, tanda-tanda indikasi, menggunakan bambu. Ini jelas hal yang memaksakan,” tegas Pengamat Politik ini.

Menurut dia, kegiatan Formula E ini hal yang dipaksakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, apalagi di RPJMD ini juga tidak masuk tentang Formula E.

“Sudah ada indikator-indikator bahwa Formula E adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Anies Baswedan. Ini tidak menjadi skala prioritas terutama untuk warga DKI Jakarta,” jelasnya.

Kalau di lihat, kata dia, banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipertontonkan. Yakni, pertama Formula E tidak masuk dalam RPJMD. Kedua ada total cost lost 500 sekian. Ketiga, ketidaksiapan dari pelaksanaan.

“Kenapa ketidaksiapan? Yang tadinya di Monas digeser, kan gitu. Udah tebang pohon, kan kacau, sudah merusak lingkungan. Jadi tidak ada keseriusan dari penyelenggara Formula E ya kan soal kesiapan tempat,” sebutnya.

Keempat, lanjut dia, dengan waktu 54 hari, adalah sesuatu yang dipaksakan agar terlaksana. Sehingga dengan alasan apapun bahwa Formula E adalah murni di-create oleh Gubernur DKI hanya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompok di belakangnya.

“Bukan keinginan masyarakat DKI. 4 hal itu yang saya lihat,” bebernya.

Hari Purwanto memastikan ajang balap mobil balap listrik yang akan digelar di Ancol tersebut tidak akan terlaksana meskipun dikebut sistem lembur pagi, siang dan malam non stop dalam waktu yang cukup mepet.

“Nggak sih, kalau saya nggak. Ini jelas sesuatu yang dipaksakan,gitu. Dengan waktu yang sudah mulai mepet, 54 hari. Kalaupun terhitung mulai di April, ini kan bulan puasa, mau lebaran. Ya kan betul, hari raya. Kan hari libur. Jatuhnya 54 hari, di April akhir, April pertengahan. Itu sudah masuk bulan puasa. Masyarakat DKI lebih menyambut ramadhan daripada formula E,” sebutnya.

Hari Purwanto mempertanyakan alasan tidak ada aktivis lingkungan yang teriak dalam pembangunan sirkuit Formula E mulai dari penebangan pohon di Monas yang berakhir di pindahkan, lanjut ke Ancol dengan bambu dan kayu.

“Nah itu yang saya tanyakan, ketika pemindahan sirkuit dari Monas, terus sudah menebang pohon, nggak ada aktivis lingkungan yang teriak, kan gitu. Ini juga perlu dipertanyakan. Artinya keindahan Monas sebagai monumen nasional jadi hilang. Ya kan? Sudah menebang pohon juga. Harusnya aktivis lingkungan bicara dong. Apalagi itu penebangan pohon-pohon tua lho, bukan yang baru ditanam kemarin sore atau yang proses 1-2 tahun, itu pohon-pohon tua,” papar Hari Purwanto.

“Artinya, Anies juga Gubernur Perusak Lingkungan. Ya kan? Aktivis lingkungan nggak ada yang bicara. Lebih konsen ke persoalan Wadas, ya kan,” sambungnya.

“Wadas respon Cepat, tapi bicara soal Monas pohonnya ditebang Gubernur DKI, perusak lingkungan kok nggak dikritisi. Setelah menebang monas, pindah lokasi kan dianggap sia-sia lahan tersebut,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed