Ketua DPD Pejabat Jateng Abdul Hamid : Stop Politik Identitas, Agama Bukan Alat Politik!

Nasional8,634 views
8 / 100

Jawa Tengah – Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, Abdul Hamid menyikapi mulai marak munculnya isu agama yang dijadikan alat politisasi oleh pihak-pihak yang mendukung salah satu bacapres di Pemilu 2024. Ia mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat.

Abdul Hamid mengatakan bahwa menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya. Hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

“Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” kata Ketua DPD Pejabat Jateng Abdul Hamid dalam keterangan Jumat, 14 April 2023.

Politik identitas, menurut Abdul Hamid, adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya.

“Kita perlu persatuan. Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa,” tegasnya.

Abdul Hamid mengatakan bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif.

“Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah ushul fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar’ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih, bahwa ‘Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan’,” ujarnya.

Karenanya, Abdul Hamid meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi.

“Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua,” tuturnya.

Abdul Hamid mengingatkan bahwa politik identitas, terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik, karena bisa melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.

“Bahaya laten politisasi agama perlu kita waspadai bersama-sama. Karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat,” jelasnya.

Baginya, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas, justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu yang menjajah cara berpikir masyarakat dan seakan-akan merupakan hal yang lumrah, sehingga praktik yang demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.

“Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas yang favorit untuk diperdagangkan di masyarakat yang mayoritas religius. Dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka yang menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas,” katanya.

Tidak hanya itu, Abdul Hamid menegaskan bahwa praktik politik identitas kian diperparah pasca-perubahan kehidupan sosial masyarakat yang lekat dengan media sosial, serangan dan bombardir isu politisasi agama, serta ideologisasi radikal juga bergerak masif melalui jalur dunia maya. Dia menilai perlu digelorakan pemahaman terhadap isu politisasi agama dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring sejalan.

“Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus di perkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah damai dan toleran. Karena perlawanan ini tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Abdul Hamid juga menganggap pentingnya militansi masyarakat yang solid untuk mampu memfilter isu, opini, dan segala narasi negatif dari kelompok oknum berkepentingan, hingga tidak ada lagi terdengar suara-suara di media soal tentang politisasi agama dan ideologisasi radikal.

“Oleh karenanya, filterisasi isu, opini, berita dan segala narasi perlu dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah, masyarakat dan seluruh ‘stakeholder’ bangsa. Cek dan ricek, koordinasi, dan tabayun harus selalu dilakukan,” pungkas Abdul Hamid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *