Jakarta – Seorang oknum komandan TNI menurunkan baliho bergambar Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Peristiwa itu viral usai diposting politikus PDIP, Adian Napitupulu melalui akun Instagram pribadinya, @adian__napitupulu. Dalam unggahan video itu, menarasikan bahwa oknum komandan TBI ancam relawan mencopot baliho Ganjar Pranowo.
“Oknum Komandan TNI bernama Edi Purwoko memaksa baliho Ganjar Pranowo diturunkan secara sepihak. Oknum bahkan mengancam relawan ‘saya pecahkan kepalanya kalau masih berani pasang,” demikian keterangan dalam postingan video itu yang dikutip Minggu (16/7/2023).
Oknum komandan TNI itu bahkan disebut memaksa Penitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk hadir menyaksikan penurunan baliho tersebut.
“Padahal pemasangan baliho sah-sah saja karena belum masa kampanye. Apa komandan ini anti Ganjar Pranowo? Atau ada perintah untuk membela capres lain,” demikian narasi video tersebut.
Merespon itu, Wakil Koordinator Tim Pemenangan Relawan Pemilu PDI Perjuangan Adian Napitupulu mempertanyakan langkah oknum komandan TNI itu.
“Apakah Dandim Muara Teweh Anti Ganjar Pranowo. Demokrasi di Bumi Tambun Bungai tiba-tiba terguncang oleh tindakan salah seorang oknum komandan TNI di Muara Teweh yang secara sepihak mendesak penurunan baliho Ganjar Pranowo,” tulis Adian dalam postingan Instagramnya.
Ia berkata, oknum komandan TNI memaksa Panwaslu dan Satpol PP hadir dalam kegiatan penurunan baliho tersebut. Tujuannya, agar kegiatan penurunan baliho itu terlihat legal.
“Padahal pemasangan baliho ini sah-sah saja karena belum memasuki masa kampanye. Apakah sang komandan anti dengan Capres Ganjar? Apakah dia sedang cari perhatian agar di lihat oleh Capres yang lain?” terangnya.
“Apakah justru ada perintah dari pimpinan untuk membela salah Capres dengan cara menurunkan baliho Ganjar?,” tanya Adian.
Bagi Adian, masyarakat perlu kebebasan berekspresi dan demokrasi yang sehat. Ia pun mengajak publik untuk bersuara.
“Penurunan baliho secara semena-mena dan menekan pengawas pemilu oleh oknum komandan kodim ini membuat kita prihatin,” tutur Adian.
Baginya, baliho itu merupakan wujud legalitas resmi. Baliho juga dinilai suatu medium untuk menginformasikan calon pemimpin bangsa.
