Nunukan – Kebutuhan LPG subsidi di Kab. Nunukan tidak lagi didominasi oleh kebutuhan rumah tangga khususnya bagi warga yang tidak mampu. Semenjak covid 19 mereda pertumbuhan pelaku usaha UMKM meningkat dengan signifikan. Perputaran modal yg cepat serta daya beli masyarakat cukup baik menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat untuk mendirikan usaha mandiri.
Keberadaan UMKM tentunya tidak terlepas dari pemanfaatan gas LPG subsidi, sehingga ketika terjadi kelangkaan tidak jarang para pengecer menjualnya dengan harga Rp 50 ribu sampai dg 70 ribu per tabung. Tingginya harga jual eceran gas LPG subsisi saat terjadi kelangkaan turut menjadi keluhan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Di awal bulan Agustus 2023 pendistribusian LPG subsidi di Kab. Nunukan sempat mengalami kendala sehingga menyebabkan LPG subsidi mengalami kelangkaan. Kelangkaan tersebut disebabkan bukan karena stok yang dikirim dari Depot gas LPG Tarakan yang berkurang melainkan disebabkan tidak adanya ruang bagi agen untuk melakukan aktivitas bongkar muat.
Selama ini aktivitas bongkar muat dilakukan oleh agen LPG Kab. Nunukan PT. Karyalim Jasa Utama dengan memanfaatkan dermaga tradisional yg belum memiliki legalitas tersus sehingga KSOP Kab. Nunukan melakukan penertiban.
Sejak dilakukannya penertiban pemanfaatan dermaga tradisional, pihak KSOP Kab. Nunukan memberikan rekom untuk memanfaatkan 2 dermaga yaitu dermaga Tunon Taka dan Dermaga Jeti Tanjung batu, saat ini Agen LPG subsidi PT. Karyalim Jasa Utama sementara waktu memanfaatkan dermaga jeti Tanjung Batu.
Kendala yang dialami oleh Kapten Kapal saat melakukan bongkar muat di Dermaga Jeti Tanjung batu hanya bisa dilakukan saat air laut pasang. Ketika air mulai surut kapal tidak bisa mendekat ke dermaga sebab banyak ditemukan bebatuan tentunya akan menjadi resiko kerusakan bagi kapal pengangkut LPG yang terbuat dari kayu.
Mariska selaku pihak pengelola menyampaikan kepada masyarakat Kab. Nunukan agar lebih memahami kondisi pendistribusian LPG subsidi. Ada beberapa kendala yang dapat menjadi hambatan saat pendistribusian LPG subsidi.
“Sehingga harapan kami dermaga tradisional yang biasa kami manfaatkan untuk aktivitas bongkar muat LPG subsidi dapat segera terbit legalitasnya.” ungkapnya.