Jakarta – Pernyataan keras mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mempertanyakan sikap Kapolri terkait penolakan penempatan Polri di bawah kementerian dinilai sarat muatan politik dan berpotensi menyesatkan arah reformasi sektor keamanan.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat Undang-Undang sekaligus hasil kompromi politik nasional pasca-reformasi 1998.
“Kalau hari ini masih ada yang mendorong Polri di bawah kementerian, itu bukan wacana netral. Itu sikap politik yang mengkhianati reformasi,” tegas Fernando.
Menurutnya, pemisahan Polri dari TNI bukan proses instan, melainkan buah dari tarik-menarik kepentingan politik, tekanan publik, serta konsensus nasional untuk mengakhiri dominasi militer dalam urusan sipil. Reformasi menempatkan Polri sebagai institusi penegak hukum sipil yang independen, bukan subordinat kekuasaan politik harian.
Fernando menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo yang mempertanyakan perintah Kapolri kepada jajarannya untuk mempertahankan posisi kelembagaan Polri bahkan dengan diksi “sampai titik darah penghabisan” tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik simbolik.
“Itu framing yang berbahaya. Seolah-olah mempertahankan amanat Undang-Undang dianggap sebagai sikap berontak. Padahal justru sebaliknya, itu bentuk loyalitas pada sistem ketatanegaraan,” ujarnya.
Dari sisi politik, Fernando menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka kembali ruang intervensi kekuasaan eksekutif secara langsung terhadap penegakan hukum. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat checks and balances yang menjadi roh reformasi.
“Polri di bawah Presiden itu hasil kompromi politik agar institusi ini tidak dijadikan alat kekuasaan jangka pendek. Kalau di bawah menteri, maka arah politik penegakan hukum bisa ditentukan oleh kepentingan rezim,” kata Fernando.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi nostalgia terhadap masa lalu, ketika fungsi keamanan dan penegakan hukum bercampur dalam satu komando, justru berisiko mengaburkan kembali batas sipil dan militer yang sudah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
“Reformasi itu bukan slogan. Ia lahir dari konflik, tekanan rakyat, dan keberanian negara memutus masa lalu. Siapa pun yang ingin memutar ulang desain itu, harus jujur mengakui: ada agenda politik di baliknya,” pungkasnya.
Fernando menegaskan, kritik terhadap Polri sah dalam negara demokrasi, namun menggeser posisi kelembagaan Polri keluar dari amanat reformasi adalah langkah mundur yang dapat merusak tatanan demokrasi dan supremasi sipil.
