Pandemi Covid19 yang melanda dunia, juga berpengaruh signifikan di tanah air. Bukan sebatas persoalan kesehatan saja, Covid juga mengubah secara drastis pola danmekanisme anggaran pemerintah. Dalam rangka penanggulangan Pandemi ini pemerintah melakukan sejumlah terobosan penggunaan anggaran dengan fokus prioritas penanganan Covid-19. Kami mengingatkan kepada semua pihak, dalam kondisi Pendemi saat ini, pengawasan anggaran mesti lebih ditingkatkan. Kita pernah punya pengalaman penanganan endemi virus flu burung (H5N1) yang kemudian ditemukan adanya korupsi anggaran penanganannya. Jangan sampai itu terulang Kembali di Pendemi Covid-19.
Dalam hal penanganan Covid19, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga audit negara telah bergerak cepat. Tercatat sejak Bulan Juni 2020, BPK telah menetapkan pemeriksaan terhadp anggaran penanganan Covid19. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna di hadapan Presiden RI Joko Widodo, Wakil Ketua BPK, Auditor Utama KN III BPK, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK, serta para Menteri pada 08 September 2020 di Istana Negara, Jakarta. Menurut Keua BPK dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditor keuangan negara di BPK secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan segera dilaksanakan ini.
Sekretaris Jenderal Sapma Pemuda Pancasila Willy Danandityo, mengapresiasi kesigapan BPK untuk melakukan audit terhadap dana penanganan Covid19 secara menyeluruh. dia juga mengingatkan agar BPK memprioritaskan untuk memulai pemeriksaan kepada Eric Tohir selaku menteri BUMN yang melakukan sejumlah pengadaan barang di BUMN terkait Covid-19. Selain itu Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada Erick Thohir sebagai ketua pelaksana tim khusus yang dibentuk kepala negara untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dari pemberitaan kita megetahui Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Presiden RI membahas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk menjamin agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggug jawab yang bersifat menyeluruh. Dalam audit penanganan covid ini, skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan begitu luas sehingga diistilahkan sebagai audit universe,” ujar Alumni Universitas Pancasila ini.
Merujuk pada hal itu, dia mendesak BPK agar segera memeriksa Eric Tohir dengan merujuk pada tujuan audit, untuk menjamin agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif. Setidaknya ada 3 poin yang mendesak untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai menteri BUMN.
1. sistem dan prosedur pengadaan sebelum terbit Perpu Penanganan Covid19. Diketahui, salah satu belanja yang dilakukan Kementerian BUMN melalui perusahaan BUMN adalah pengadaan rapid test dan APD.
2. memeriksa apakah ada mark up dalam pengadaan yang dilakukan dalam rangka penanganan Covid19, 3. memverifikasi dan memilah pengadaan terkait penanganan Covid19, mana yang merupakan belanja dengan dana APBN dan mana yang merupakan hibah atau pun dana CSR BUMN.
Hal tersebut bersifat urgent dan harus dilakukan, sebab ke depan masih sangat banyak pengadaan yang akan dilakukan oleh BUMN di bawah kendali Eric Tohir. Termasuk pengadaan vaksin yang hingga saat ini masih terjadi polemik perihal status vaksin dan pihak yang berwenang untuk pengadaan.
Terkait PEN, juga perlu diadakan pemeriksaan terkait penggunaan dana PEN dan sistem prosedur. BPK juga mesti memeriksa apakan dana tersebut tepat sasaran atau tidak. Sekaligus menguji prosedur yang digunakan dalam penyaluran PEN itu sendiri. Hal ini agar sekiranya terjadi kebocoran atau penyimpangan, dapat segera diatasi dan diantispasi.
Menurut Willy, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran barang-barang terkait penanganan Covid19 yang pengadaannya dilakukan oleh BUMN dalam kendali Eric Tohir. Termasuk dugaan adanya kaitan antara pengadaan APD dengan wafatnya sejumlah Tenaga Kesehatan akibat ketersediaan APD yang minim di lapangan. Sapma Pemuda Pancasila telah membentuk team khusus untuk melakukan investigasi dan verifikasi lebih lanjut. “Kalau sudah lengkap, kami siap berkoordinasi dengan BPK dan penegak hukum dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan juga agar penanganan Covid19 lebih transparan, akuntabel dan efektif. Kami tak mau ada yang jadi Perampok di tengah wabah. Itu saja saja pengkhianat NKRI, pasti akan berhadapan dengan kami,” pungkasnya. *
